MANOKWARI – Dalam kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bintuni Manokwari, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo meminta mahasiswa ikut terlibat dalam pembahasan peraturan daerah. Hal itu adalah bukti reformasi birokrasi yang semakin terbuka dengan masyarakat. Di Bumi Cendrawasih ini pula, Menteri Tjahjo menggaungkan tentang kemajuan reformasi birokrasi Indonesia.

“Adik-adik mahasiswa bidang hukum, harus ada masukan kalau pemda mau buat Perda,” ungkap Menteri Tjahjo di hadapan para mahasiswa STIH Bintuni Manokwari, Jumat (21/02). Kuliah umum tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat Moh. Lakotani, Sekda Provinsi Papua Barat Nataniel D. Mandacan, serta Wakil Bupati Kaimana Ismail Serfefa.

Tentu saja, percepatan reformasi birokrasi juga harus didukung dengan skema lainnya. Menteri Tjahjo menerangkan, pemerintah fokus untuk restrukturisasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuannya adalah agar struktur aparatur benar-benar didominasi oleh jabatan fungsional teknis berkeahlian sebagaimana visi Indonesia Maju.

Harus diakui pula, proporsi ASN saat ini belum berimbang. Proporsi ASN masih didominasi oleh jabatan pelaksana yang bersifat administratif. Tercatat ada 1,6 juta ASN yang mengisi jabatan bersifat administratif. Sementara untuk mendukung terwujudnya visi Indonesia Maju, diperlukan SDM berkeahlian.

Langkah berikutnya yang tengah dilakukan adalah penyederhanaan birokrasi menjadi dua level dengan mengalihkan jabatan administrator dan pengawas menjadi fungsional. Tujuan pokok dari pengalihan jabatan itu adalah agar birokrasi lebih dinamis, demi percepatan sistem kerja, mendorong efisienis kinerja agar lebih optimal, juga dalam rangka merujuk profesionalisme ASN.

Terkait penyederhanaan itu, Kementerian PANRB telah menyelesaikan pengalihan jabatan. Beberapa waktu lalu, Menteri Tjahjo melantik 89 pejabat pengawas (eselon IV) dan 52 pejabat administrator (eselon III) menjadi pejabat fungsional.

Pemerintah juga melakukan upaya untuk mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya ini dilakukan dengan memperkuat basis hukum, yaitu melalui Perpres No. 95/2018 tentang SPBE. Perpres ini merupakan platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah.

Di era revolusi industri 4.0 ini, tentu penggunaan teknologi akan mempermudah semua urusan kepemerintahan. Menteri Tjahjo memberi contoh, jika ada beberapa kendala di Pemda Papua Barat, bisa koordinasi dengan pemerintah pusat dengan memanfaatkan teknologi. “Mendorong SPBE harus diwujudkan. Ada masalah di Papua Barat, pejabatnya tidak harus ke Jakarta bisa gunakan teknologi komunikasi,” jelas Menteri Tjahjo.

Keseluruhan proses percepatan reformasi birokrasi, akan bermuara pada pelayanan publik. Birokrasi yang tidak berbelit akan memudahkan proses perizinan, termasuk perizinan berusaha dan investasi. “Masalah perizinan harus transparan,” tegasnya. (don/HUMAS MENPANRB)

sumber : https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-tjahjo-gaungkan-reformasi-birokrasi-di-bumi-cendrawasih

Telukbintunikab.go.id-Dilangsir dari Bintuni, BM – Rapat senat terbuka dalam rangka wisuda sarjana angkatan ke VII Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ( STIH ) Bintuni, bertempat di Gedung Serba Guna Senin 9/12/2019.

Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw MT dalam sambutanya mengatakan ”  hari ini merupakan hari yang bahagia bagi kita semua, dimana kita dapat menyaksikan keberhasilan anak – anak kita dalam menyelesaikan Study pada program Sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum ( STIH ) Bintuni, diantara kebahagiaan wisudawan, dan orang tua, keluarga izinkanlah saya juga atas nama pribadi dan mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyampaikan ucapan selamat dengan penuh rasa kebanggaan kepada anak – anak ku wisudawan STIH Bintuni yang berjumlah 74 wisudawan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing ” terangnya.

” Keberhasilan ini patut disyukuri oleh semua pihak dengan harapan para wisudawan dan wisudawati yang dikukuhkan hari ini dapat menyumbang ilmu pengetahuan mereka dalam mengisi pembangunan didaerah ini dan di seluruh pelosok Nusantara yang menuntut pengabdian anak – anak ku seklian ” tukasnya.

Bupati juga menambahkan ” pada kesempatan ini saya ingin mengajak dan mengobarkan semangat anak – anak ku untuk menebarkan semangat bangkit, jangan membiarkan keterbatasan dan ketertinggalan terus mengisolasi kita, ayo ambil langkah berani untuk mengejar ketertinggalan dengan cara melahirkan konsep dan pemikiran baru, dobrak kebiasaan lama yang menghalangi kemajuan sehingga Kabupaten Teluk Bintuni dapat menjadi barometer di bidang Pendidikan dan bidang hukum bagi Daerah lain di Papua Barat maupun di Indonesia ” tegasnya.

Bupati berpesan ” selepas acara wisuda ini pasti banyak idealisme dan perencanaan yang dimiliki oleh anak – anak ku yang di wisuda hari ini, namun impian kita tidak akan berjalan mulus tantangan ke depan juga telah menunggu, hendaknya semua tantangan itu tidak dijadikan penghambat untuk lebih maju, melainkan marilah diubah menjadi peluang dan kesempatan untuk berkarya ” tutup Petrus Kasihiw. ( Humas & Protokoler TB )

sumber : https://telukbintunikab.go.id/2019/12/10/bupati-teluk-bintuni-hadiri-wisuda-sarjana-angkatan-vii-stih-bintuni/